HARMONISASI RELASI BUPATI/WALIKOTA DENGAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM BINGKAI KONSTITUSIONAL-KULTURAL

Elly Nur Rahmawati, Muhammad Abdul Aziz, Halili Halili

Abstract


Demokrasi merupakan titik temu antara otonomi daerah dan keindonesiaan, maka dari itu penguatan demokrasi menjadi prasarat kongruensi pemersatu hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Beberapa permasalahan yang kerap ditemui kekuasaan gubernur dalam menjalankan kewenangannya sering tidak selaras atau bersinggungan dengan operasionalisasi kekuasaan bupati/ wali kota di daerah. Disharmoni yang terjadi dalam relasi gubernur dengan bupati/walikota dibeberapa daerah merupakan latar belakang untuk melakukan penelitian mengenai relasi gubernur dengan bupati/ walikota di DIY. Di DIY Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung melalui pilkada hanya untuk memilih kepala daerah tingkat kabupaten/ kota. Kepala daerah tingkat provinsi tidak dipilih langsung melainkan melalui pengisian jabatan yang diatur dengan undang-undang keistimewaan. Gubernur yang menjabat juga bertakhta sebagai Raja. Penelitian ini mengkaji bagaimana relasi kepala daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota di DIY. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di DIY dengan subjek penelitian Bupati/Walikota di DIY dan beberapa ahli ketatanegaraan. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, keabsahan data diperiksa dengan teknik cross check antara hasil wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui teknik reduksi, penyajian dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian pola relasi yang terbentuk antara Bupati/ Walikota dengan Gubernur DIY terdapat dua pola yang pertama relasa secara legal formal dan kedua relasi secara kultural. Kedua pola relasi tersebut memiliki implikasi yakni harmonisasi relasi Bupati/ Walikota dengan Gubernur DIY

Keywords


Demokrasi, Harmonisasi, Relasi Bupati/Walikota, Gubernur DIY

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.