Kampanye Pemilu 2019 Dan Potensi Ancaman Disintegrasi Bangsa

Martien Herna Susanti, Setiajid Setiajid, Novia Wahyu Wardhani

Abstract


Pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar demokrasi. Pemilu demokratis secara sederhana dapat dirumuskan sebagai predictable procedures but unpredictable results, yakni demokrasi harus menjaga dan memastikan prosedur yang terpola dan pasti (predictable procedures) dalam melaksanakan Pemilu sehingga hasilnya tidak dapat diketahui (unpredictable results). Tahun 2018 sebagai tahun politik diwarnai dengan kegiatan kampanye yang seharusnya menyebarkan visi, misi dan program malah menjadi forum menyerang, menangkis, bahkan menyebarkan berita palsu dan ujaran kebencian. Hal ini sangat bertentangan dengan pengertian kampanye menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk peserta pemilu untuk meyakinkan publik dengan menawarkan visi misi program atau citra diri peserta pemilu. Di era generasi mileneal interaksi politik di media sosial semakin marak, bahkan mulai menghawatirkan dengan munculnya bentuk-bentuk sentimen berbasis ras, golongan, dan agama, hoaks dan ujaran kebencian. Kebhinnekaan sebagai pengikat sosial diuji dengan kecenderungan praktik ujaran kebencian yang dipromosikan melalui media sosial. Kondisi itu diperparah oleh penyalahgunaan media sosial seperti persebaran berita bohong atau informasi palsu (hoaxs) yang dampaknya menimbulkan permusuhan dan tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang mengutamakan toleransi. Jika kondisi dibiarkan berlarut-larut, maka akan berpotensi mengancam disintegrasi bangsa. Kondisi ini tidak lain terjadi, karena masyarakat politik belum berhasil mengembangkan etika sosial dan habitus politik yang sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Keywords


Kampanye, Pemilu 2019, Disintegrasi Bangsa

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.