Urgensi Demokrasi Langsung Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Nanang Al Hidayat

Abstract


Saat ini yang menjadi resultante dalam sistem politik Indonesia adalah sistem demokrasi langsung yang menjiwai semua aspek dalam penyelenggaraan negara seperti pemilihan presiden, gubernur, bupati/walikota, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/kota yang terdapat dalam UUD 1945. Berdasarkan teori Rousseau mengenai 4 (empat) kondisi yang memungkinkan bagi dilaksanakannya demokrasi langsung di sebuah negara yaitu Jumlah warga negara harus kecil; Pemilikan dan kemakmuran harus dibagi secara merata (hampir merata); Masyarakat harus homogen (sama) secara budaya; danTerpenuhi di dalam masyarakat kecil yang bermata pencaharian pertanian. Semuanya masih belum sesuai dengan situasi dan kondisi negara dan masyarakat Indonesia yang menerapkan demokrasi langsung sebagai sistem politiknya. Tulisan ini untuk mengetahui bagaimana urgensi demokrasi langsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan demokrasi langsung bukanlah pilihan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia, karena kurang sesuai dengan situasi dan kondisi negara Indonesia. Hal ini disebabkan, pada kenyataanya Indonesia adalah negara yang besar, masyarakatnya majemuk, masih terdapat kesenjangan sosial yang cukup tinggi dan rakyat kecil tidak semua yang bermata pencaharian sebagai petani yang semua itu bertentangan dengan teori Rousseau mengenai 4 (empat) kondisi yang memungkinkan bagi dilaksanakannya demokrasi langsung di sebuah negara. Artinya demokrasi langsung belum memiliki urgensi untuk diterapkan di Indonesia.

Keywords


Demokrasi, langsung, sistem politik

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.